23 Jul 2014
*** SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL ***
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Abdul Muis No.7, Jakarta Pusat, Telp/Fax : (021) 3500 334

Ketenagakerjaan dan Daerah Tertinggal

Penulis
: Aris Ahmad Risadi
Tanggal
: 18/05/2013 0:59:11

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Demikian pengertian Ketenagakerjaan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Lantas hubungannya dengan Daerah Tertinggal apa? Apa kepentingannya kedua isu ini dibicarakan dalam satu frame?

Kita mulai dari mana ya ? Baik kita jelaskan dulu pengertian Daerah Tertinggal dan segala hal yang terkait dengan kebijakan pembangunan daerah tertinggal. 

Secara resmi pengertian daerah tertinggal mucul di dokumen Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (sesuai Permen PDT No. 07/PER/M-PDT/III/2007). Dalam hal ini Daerah Tertinggal diartikan sebagai daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain di Indonesia. Daerah tertinggal ditetapkan berdasarkan 6 (enam) kriteria dasar  yaitu: perekonomian, sumberdaya manusia, infrastruktur, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Peraturan Presiden Nomor  5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014) telah menetapkan "daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik" sebagai salah satu prioritas nasional pembangunan dari sebelas prioritas nasionalyang ada, yaitu (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan bisnis; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; dan (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Dalam RPJMN disebutkan bahwa substansi inti program aksi untuk daerah tertinggal yaitu adanya pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014. Untuk mencapai hal tersebut sasaran-sasaran pokok pembangunan daerah tertinggal dalam 5 (lima) tahun (2010-2014) adalah:

  1. Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,6 persen pada tahun 2010 menjadi 7,1  persen pada tahun 2014;
  2. Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal pada tahun 2010 sebesar 18,8 persen menjadi 14,2 persen pada tahun 2014; dan
  3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2010 sebesar 67,7 menjadi 72,2 pada tahun 2014.

Berbagai upaya dari kementerian/lembaga (sektor) terkait tentunya telah dilakukan dibawah koordinasi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Dari upaya-upaya tersebut tentu sudah ada keberhasilan yang dicapai, namun tentu tidak menutup kemungkinan masih adanya target-target yang belum tercapai.

Salah satu yang belum banyak disentuh adalah  persoalan ketenagakerjaan. Kalau kita mau jujur, ketiga sasaran pokok pembangunan daerah tertinggal dalam RPJMN  sangatlah terkait (digunakan kata terkait untuk menggantikan kata tergantung) kepada keberhasilan penanganan ketenagakerjaan. Sehingga menjadi sangat wajar jika dalam sisa waktu Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II tumbuh kesadaran untuk menjadikan Ketenagakerjaan  sebagai prioritas kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Penjelasannya sederhana.

 

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah (termasuk daerah tertinggal) diantaranya harus diupayakan melalui perbaikan dalam aspek Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Peningkatan Investasi, Inovasi Teknologi, Kewirausahaan, Manajemen, dan Tenaga Kerja. Dalam hal ini Tenaga Kerja (Sumber Daya Manusia) menjadi subyek dan obyek pertumbuhan ekonomi.

Kalau merujuk kepada pengertian Ketenagakerjaan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, maka pembenahan ketenagakerjaan sebuah keniscayaan atau sebuah prasyarat untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi.

Merujuk pada kata sebelum masa kerja (misalnya), maka pemerintah (daerah) memiliki kewajiban menangani kesiapan sumber daya manusia (SDM)  atau angkatan kerja di daerah untuk memasuki dunia kerja. Upaya-upaya peningkatan keterampilan para pencari kerja melalui jalur formal atau non-formal agar siap bekerja di kegiatan investasi atau usaha lainnya menjadi salah satu kegiatan yang dapat dipilih. Dengan adanya penyiapan SDM lokal tersebut maka akan dapat dihindari kecemburuan masyarakat lokal terhadap para pendatang yang dipandang lebih siap bekerja di sektor yang dikembangkan di daerah. 

Adapun untuk selama masa kerja, perlu dibangun suasana harmonis. Diciptakan suasana hubungan yang saling menguntungkan antara pengusaha dan tenaga kerja. Pengusaha dapat untung dan karyawan sejahtera. Pemerintah (daerah) diharapkan dapat menangani secara adil dan bijak terhadap konflik-konflik yang terjadi antara pengusaha dan tenaga kerja. 

Pengurangan Persentase Penduduk Miskin

Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010.  Disadari bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan : 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; 4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Adapun program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari : 1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; 2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; 3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; 4) Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Isu ketenagakerjaan dalam konteks penanggulangan kemiskinan dapat muncul pada kelompok program nomor 3 (tiga), yaitu kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.  Kelompok Usaha Mikro dan Kecil bersentuhan dengan isu ketenakerjaan.

Dalam RPJMN 2010-2014 disebutkan potensi UMKM  sangat besar termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja. Jumlah populasi UMKM pada tahun 2007 mencapai  49,8 juta unit usaha atau 99,9 persen dari jumlah unit usaha di Indonesia serta jumlah tenaga kerjanya mencapai 88,7 juta orang atau 96,9 persen dari seluruh tenaga kerja Indonesia, yang tersebar di seluruh sektor perekonomian dan wilayah di Indonesia.

Upaya penanganan ketenagakerjaan pada program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil merupakan langkah strategis dalam pengentasan daerah tertinggal.

 

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan empat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Isu ketenagakerjaan memiliki keterkaitan dengan pencapaian IPM pada komponen hidup layak.  Kesejahteran tenaga kerja adalah masalah hilir yang diantaranya mengakar pada persoalan kondisi makro, entepreneurship, investasi, pemanfaataan sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan.

Penjelasan hubungan isu ketenagakerjaan  dalam mendukung  pencapaiaan 3 (tiga) sasaran pokok RPJMN (pertumbuhan ekonomi, pengurangan persentase penduduk miskin, dan IPM) dapat mempertegas pentingnya penanganan ketenagakerjaan dalam pengentasan daerah tertinggal.

 

Permasalah dan Potensi Ketenagakerjaan di Daerah Tertinggal

Secara umum masalah-masalah  ketenagakerjaan di daerah tertinggal diantaranya yaitu: sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya kemampuan SDM tenaga kerja, tingkat gaji yang rendah, serta jaminan sosial yang nyaris tidak ada.

Sulitnya lapangan kerja di daerah tertinggal telah mendorong para angkatan kerja pergi ke luar negeri menjadi TKI.  Berdasarkan data BNP2TKI terdapat  50 kabupate/kota yang banyak mengirim TKI dimana  9 diantaranya merupakan daerah tertinggal. Dan dari yang 9 tersebut sebagian besar  (atau 44,4%) berasal dari Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, diperkirakan remitansi Tenaga Kerja Indonesia dari daerah itu sudah hampir mendekati angka Rp1 triliun selama periode Januari-September 2012.

Dengan data tersebut tidak dapat dipungkiri betapa besarnya sumbangan TKI bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal. Dapat dipastikan, buruknya penanganan TKI termasuk kebijakan moratorium TKI akan sangat mempengaruhi daerah tertinggal.

Melalui berbagai penjelasan di atas maka sangatlah jelas hubungan antara Aspek Ketenagakerjaan dengan Daerah Tertinggal. Bahkan upaya pembangunan daerah tertinggal dengan penanganan ketenagakerjaan berada dalam satu tarikan nafas. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan persentase penduduk miskin, dan peningkatan IPM untuk pengentasan daerah tertinggal didalamnya harus membicarakan masalah ketenagakerjaan.

Tabel

Penempatan TKI Berdasar Daerah Asal (Kota/Kabupaten)

(50 Besar Penempatan per Tahun Berdasar Daerah) Tahun 2011-2012

No Daerah Asal 2011 2012 Jumlah Keterangan

1

Indramayu

30.545

10.047

40.592

 

2

Lombok Timur

28.429

7.671

36.100

DT

3

Cilacap

22.360

8.062

30.422

 

4

Lombok Tengah

23.374

5.190

28.564

DT

5

Cirebon

19.844

6.049

25.893

 

6

Cianjur

18.958

3.536

22.494

 

7

Brebes

13.808

5.223

19.031

 

8

Karawang

15.003

3.280

18.283

 

9

Kendal

14.020

4.237

18.257

 

10

Malang

13.414

4.635

18.049

 

11

Sukabumi

13.578

2.837

16.415

DT

12

Ponorogo

11.561

4.495

16.056

 

13

Blitar

11.369

4.300

15.669

 

14

Subang

12.274

3.361

15.635

 

15

Serang

13.204

1.058

14.262

 

16

Banyuwangi

9.932

3.568

13.500

 

17

Lombok Barat

10.069

2.693

12.762

DT

18

Banyumas

8.075

2.827

10.902

 

19

Tulungagung

9.282

1.243

10.525

 

20

Majalengka

8.067

2.109

10.176

 

21

Pati

7.141

2.686

9.827

 

22

Bandung

7.766

1.638

9.404

 

23

Madiun

6.739

2.484

9.223

 

24

Tegal

6.035

3.025

9.060

 

25

Jakarta Utara

6.094

2745

8.839

 

26

Lampung Timur

6.491

2059

8.550

 

27

Kediri

6130

2350

8.480

 

28

Grobogan

5.270

1.661

6.931

 

29

Bangkalan

4.532

1.843

6.375

DT

30

Sumbawa

5.038

989

6.027

DT

31

Purwakarta

4.656

1.162

5.818

 

32

Magetan

3.841

1.486

5.327

 

33

Tangerang (Kab.)

4.481

781

5.262

 

34

Semarang

3.799

1.457

5.256

 

35

Kebumen

3.834

1.417

5.251

 

36

Jember

3.942

1.146

5.088

 

37

Bekasi

3.585

1.267

4.852

 

38

Trenggalek

3.593

1.218

4.811

 

39

Kupang

3.229

1.563

4.792

DT

40

Lebak

4.238

380

4.618

DT

41

Medan

3.188

1.385

4.573

 

42

Sragen

3.476

1.072

4.548

 

43

Wonosobo

3.376

1.172

4.548

 

44

Jakarta Timur

3.230

1.207

4.437

 

45

Batang

3.222

1.144

4.366

 

46

Demak

3105

1.245

4.350

 

47

Ngawi

2.962

1.111

4.073

 

48

Lampung Selatan

3.089

875

3.964

 

49

Garut

3.044

701

3.745

DT

50

Banjarnegara

2.650

908

3.558

 

51

Lain-Lain

142.139

57.461

378.752

 

Total

581.081

188.059

948.292

 



KPDT On Youtube
Publikasi
Polling
Pendapat Anda tentang kinerja Kementerian PDT?
Partisipasi | Lihat Hasil