Adanya desentralisasi dan otonomi daerah yang ..." /> Berita - Kembangkan Potensi Lokal
2 Ags 2014
*** SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL ***
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Abdul Muis No.7, Jakarta Pusat, Telp/Fax : (021) 3500 334

Kembangkan Potensi Lokal

Waktu
: 03/04/2009 14:15:04
Sumber
: riaupos online

Meneg PDT buka RAKORNAS

Adanya desentralisasi dan otonomi daerah yang kini telah berjalan, menjadikan daerah memiliki peran yang lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah tertinggal dengan di bawah koordinasi provinsi.

Hal itu dikatakan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Meneg PDT) HM Lukman Edy MSi di Pekanbaru, Selasa lalu (24/3), saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PPDT 2009 yang dilaksanakan di Hotel Pangeran, Pekanbaru. Hadir dalam acara itu Sekretaris Meneg PPDT Lucky H Korah, Wakil Gubernur Riau Drs H Raja Mambang Mit, seluruh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Indonesia serta undangan lainnya.

‘’Melalui otonomi daerah terdapat peluang untuk mengembangkan daerah masing-masing berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat, dengan mempertimbangkan kondisi potensial lokal setempat,’’ kata Lukman Edy.

Peluang seperti ini, lanjutnya lagi, pada akhirnya memunculkan kompetisi antar daerah untuk mencapai kepuasan optimum dalam pembangunan daerah. Terkait dengan semangat otonomi daerah ini, maka KPDT mulai 2009 mengubah pola penanganan empat instrumennya menjadi berbentuk tugas pembantuan, yang semula ditangani langsung oleh KPDT.

Sejalan dengan itu pula KPDT telah mengambil inisiatif untuk memperkuat basis keuangan daerah untuk membangun prasarana dan sarana daerah tertinggal melalui Dana Alokasi Khusus bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan (DAK SPP) di daerah tertinggal.

Namun demikian, ucap Lukman lagi, menghadapi berbagai ekses desentralisasi perlu dihadapi dengan arif serta dicarikan solusi-solusinya. Salah satu ekses tersebut adalah tingginya minat daerah untuk memekarkan diri sebagai solusi dalam menjawab kesenjangan wilayah.

‘’Bagi KPDT, permasalahan daerah otonom baru ini sangat relevan untuk dibicarakan dan menjadikan bagian agenda pembangunan daerah tertinggal. Karena bagaimanapun, dari 138 daerah otonom baru yang lahir tahun 1999-2003, sebagian besar yaitu 91 kabupaten atau 66 persen masuk dalam daftar daerah tertinggal seperti yang tertuang di dalam RPJM nasional 2004-2009,’’ tutur menteri.

Fakta ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya sebagian besar daerah pemekaran memiliki modal awal yang minim, saat memulai langkahnya dalam menyejahterakan masyarakat.(izl)

 

Laporan GEMA SETARA, Pekanbaru

 



KPDT On Youtube
Publikasi
Polling
Pendapat Anda tentang kinerja Kementerian PDT?
Partisipasi | Lihat Hasil